Amerika Serikat (AS) berencana mengenakan bea masuk baru sebesar 25% kepada Brasil untuk sejumlah Commodity Trading seperti furnitur, etanol, mesin, alas kaki, gula, dan barang-barang lainnya. Tarif baru ini direncanakan berlaku mulai 22 Juli.

Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) menyatakan penetapan tarif baru bagi negara Amerika latin itu berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Undang-Undang yang memungkinkan AS mengenakan tarif terhadap negara yang dinilai melakukan praktik perdagangan tidak adil.

Hal ini membuat Brasil menjadi negara pertama yang terkena tarif masuk baru dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump setelah aturan tarif mancanegara yang didasarkan undang-undang darurat, termasuk kebijakan bea masuk hingga 50% untuk produk dari Brasil, dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, tarif ini juga diberlakukan AS setelah negosiasi alot dengan Brasil terkait berbagai konflik perdagangan tidak adil yang dituduhkan, mulai dari perdagangan digital hingga penggundulan hutan ilegal tak kunjung membuahkan hasil.

“Negosiasi ekstensif dengan Brasil selama setahun terakhir belum menyelesaikan masalah-masalah ini. Namun kami tetap terbuka untuk melanjutkan negosiasi dengan Brasil guna mewujudkan perubahan yang sangat dibutuhkan bagi masalah-masalah yang diidentifikasi dalam investigasi ini,” kata Perwakilan USTR, Jamieson Greer, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dariReuters, Jumat (17/7/2026).

Meski begitu, kebijakan tarif masuk baru

Meski begitu, kebijakan tarif masuk baru ini dikecualikan untuk komoditas daging sapi, kopi, pesawat terbang, dan barang-barang lainnya. tetapi memperluas daftar tersebut.

Di sisi lain, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan keputusan AS tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab motif di balik tarif baru tersebut dinilai bersifat politis dan bukan pada konflik perdagangan tidak adil seperti yang dituduhkan, sehingga negosiasi berubah jadi sia-sia.

“Brasil akan segera memulai proses untuk menggunakan instrumen yang diatur dalam ‘Undang-Undang Timbal Balik’ dan meninjau kembali masalah ini dalam kerangka mekanisme penyelesaian sengketa WTO,” kata da Silva dalam sebuah pernyataan.