PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi diluncurkan sebagai babak baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis nasional yang lebih transparan, profesional, dan memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian Indonesia.

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan sejatinya PT DSI resmi dibentuk melalui penerbitan akta perusahaan pada 1 Juni 2026 kemarin. Namun DSI secara resmi baru diluncurkan hari ini, usai hampir dua bulan beroperasi.

“PT DSI ini mulai berlaku, mulai berjalan sejak 1 Juni. Secara akta 1 Juni, dan dalam perannya tentunya kita inginkan ini dikelola secara lebih baik, transparan, dan juga memberikan nilai tambah tidak hanya kepada sumber daya manusia kita, kepada sumber daya alam kita, tetapi juga kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” kata Rosan dalam acara Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyatakan pada tahap awal operasional perusahaan, DSI baru mengatur tata kelola ekspor untuk tiga Pasar Komoditas strategis nasional yang di mana ada di dalam fokus kita, yaitu batu bara, Harga Minyak kelapa sawit atau CPO, dan juga ferro alloy.

Dalam konteks ini, Rosan memastikan dalam tahap ini DSI akan tetap menghormati setiap kontrak ekspor ketiga komoditas terkait yang di awal sudah terjalin. Sehingga kontrak-kontrak tersebut akan tetap berjalan normal.

“We honor the sanctity of the

“We honor the sanctity of the contract, kontrak-kontrak yang jangka panjang, tapi sifatnya dari DSI ini kita lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan bahwa yang paling penting adalah transparency of the transaction,” paparnya.

Di luar itu, Rosan menegaskan jika keberadaan DSI tidak akan menggantikan tugas dari Kementerian dan Lembaga yang selama ini terlibat dalam proses ekspor ketiga komoditas SDA strategis nasional tadi. Semisal ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hingga Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait lainnya seperti Bea Cukai.

“Namun ingin saya tegaskan bahwa DSI ini bukan tujuannya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garisbawahi, seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada Kementerian atau Lembaga yang berwenang,” tegas Rosan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, juga memastikan pada tahap awal operasional Danantara Sumberdaya Indonesia tidak akan mengganggu kontrak ekspor yang sudah ada.

ujarnya untuk tahap awal ini DSI akan lebih fokus dalam mengawasi tata kelola ekspor berjalan. Hal ini akan dilakukan hingga akhir tahun.

“Eksportir tetap memegang hak kepemilikan atas barang melalui skema perantara (intermediary model). Inilah yang sedang kami terapkan dari sekarang hingga akhir tahun,” ucap Luke.

“Ini adalah skema perantara di mana

“Ini adalah skema perantara di mana hubungan antar-eksportir tetap terjaga, aliran komoditas tetap berlangsung antar-eksportir, dan aliran keuangan juga tetap berjalan. Itulah mengapa hubungan komersial yang sudah ada akan tetap berlanjut di ketiga komoditas yang kita tangani, yaitu batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy,” tegasnya lagi.

Bersamaan dengan itu, ia juga memastikan jika kehadiran DSI tidak akan menambah proses birokrasi ekspor baru, namun lebih kepada memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada untuk memastikan tata kelola ekspor tetap transparan, profesional, dan memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian Indonesia.

“Jadi, ini adalah soal mengintegrasikan dan memanfaatkan, kita tidak akan menambah birokrasi baru. Kami tidak akan meminta pengumpulan data baru jika data tersebut sudah ada. Kami akan memanfaatkan data dari sistem kementerian di Bea Cukai dan kementerian lainnya yang sudah tersedia,” ujar Luke.